Kamis, 29 Maret 2012

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia, Amerika Serikat dan Burma

Sebagai warga Negara Indonesia, kita semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sebagai warga Negara Indonesia kita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum., akan tetapi masih saja terdapat ketidakadilan dalam hak perlindungan hokum. Dapat kita lihat dalam berbagai kasus, warga Negara yang memiliki lebih banyak uang bisa mendapat tambahan hak dan pengurangan kewajiban. Contoh yang lain adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga Negara berhak akan hak tersebut. Akan tetapi fakta yang ada adalah banyaknya pengangguran karena terbatasnya lahan pekerjaan yang ada. Hal lain yang menjadi factor banyaknya pengangguran adalah terbatasnya pendidikan yang dapat diterima dikarenakan oleh mahalnya biaya untuk mengenyam biaya pendidikan.
            Sedangkan untuk kewajiban, terdapat beberapa kewajiban kita sebagai warga Negara seperti kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Kewajiban yang lain adalah kewajiban untuk taat, tunduk dan patuh terhadap segala hokum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi masih saja dapat kita temui praktek kecurangan dalam hokum. Dan lagi-lagi karena uang yang berlebih.
            Jadi dapat kita simpulkan bahwa masih saja terdapat ketidaksesuaian antara undang-undang yang berlaku dengan realita yang ada. Dan dibutuhkan usaha yang ekstra keras untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
            Apabila kita bandingkan dengan Negara Amerika Serikat, dalam sebuah website dilansir bahwa Amerika Serikat Undang-undang Title IX tahun 1972 menetapkan, sekolah-sekolah yang mendapat dana dari pemerintah federal tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siswa atau siswi dalam program-program, seperti olah raga. Pemerintahan Obama beberapa minggu lalu juga mengumumkan rencana untuk melindungi pengguna internet di Amerika dengan mengusulkan rancangan undang-undang yang disebut Hak-hak Kerahasiaan Pribadi Konsumen.
            Akan tetapi dapat kita bandingkan pula dengan Pemerintahan Burma. Sebuah organisasi hak asasi terkemuka mengatakan undang-undang baru Burma mengenai berkumpul dengan damai jauh di bawah standar internasional. Pada pemerintahan Burma, terdapat pelarangan aksi demonstrasi. Human Rights Watch yang berbasis di New York mengatakan keadaan yang dapat digunakan sebagai dasar melarang demonstrasi hendaknya dipersempit dan hukuman penjara atas pelanggaran undang-undang itu hendaknya dicabut.
            Jadi, keadaan undang undang tentang hak dan kewajiban di Indonesaia terdapat kekurangan dan kelebihan. Dan melalui generasi di masa yang akan datang, dapat diwujudakan kesetaraan hak dan kewajiban apabila dengan tekad yang bulat dan usaha yang maksimal.

sumber : voaindonesia 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar